Ditemui samawarea.com, Jumat (5/11/2024), Kabag Pembangunan Setda Sumbawa, H. Yudi Patria Negara, ST, MM mengakui adanya beberapa paket proyek yang belum tuntas. Sesuai aturan, rekanan yang belum menuntaskan paket proyek hingga masa kontrak berakhir akan diberikan kesempatan melanjutkan pekerjaan selama 50 hari kalender disertai denda.
Besarnya denda, ungkap Yudi, berdasarkan kontrak. Jika kontrak lumpsum, maka dihitung dari total nilai kontrak. Namun ketika kontraknya unit price, maka dendanya dihitung dari persentase bagian pekerjaan yang belum diselesaikan.
Baca Juga Organisasi Himpunan Pewarta Indonesia (HPI) Resmi Dideklarasikan
Untuk kelanjutan pengerjaan dan pembayaran proyek sambung Yudi, akan diluncurkan pada tahun 2024 ini. Pembayarannya akan dilakukan setelah melalui pemeriksaan BPK.
Yudi Patria menyebutkan, proyek yang tidak tuntas dikerjakan Tahun 2023 di antaranya SDN Nijang Kecamatan Unter Iwis. Pembanguna sekolah itu masih tersisa 10 persen. Kendalanya karena adanya jaringan listrik yang melintas di atas lokasi proyek.
Pengerjaan proyek sekolah ini akan dituntaskan setelah jaringan itu dipindahkan PLN ke lokasi lain. Meski demikian, rekanan tetap dikenakan denda, sebab kendala yang dialaminya baru disampaikan ketika masa kontrak akan berakhir.
Selanjutnya empat paket proyek di PUPR tepatnya Bidang Sumber Daya Alam (SDA). Seperti pembangunan jembatan penghubung di wilayah perumahan Dusun Bangkong, Desa Karang Dima Kecamatan Badas. Baru saja jembatan itu selesai dikerjakan, hancur lebur dihantam banjir akibat hujan deras. Kemudian tebing pengaman juga belum tuntas dikerjakan. “Sejumlah proyek yang belum selesai dikerjakan ini ada yang di dalam kota, ada juga di bagian barat Sumbawa,” kata Yudi.
Baca Juga Usai Divaksin, Kapolres Mengaku Dapat Vitamin Tambahan
Ia berharap ke depan tidak ada lagi persoalan serupa, dan semua program atau paket proyek selesai dikerjakan tepat waktu sesuai masa kontrak, dan hasil berkualitas. (SR)
Post Views: 263
Adblock test (Why?)
Komentar
Posting Komentar