Khusus wilayah barat, tim dikomandani langsung Ketua Dewan Pendidikan, Jamhur Husain, didampingi Sekretaris Zainuddin, dan dua orang anggota, Dr. Umar dan Dr. Suharli. Tim tersebut mengunjungi SDN Poto Pedu dan SMPN 1 Rhee di Kecamatan Rhee, kemudian ke SDN 2 Utan dan SMPN 1 Utan, terakhir di SDN Pernang dan SMPN 1 Buer.
Dalam pertemuan dengan kepala sekolah dan sejumlah guru, banyak persoalan yang dihimpun. Mulai dari kondisi fisik sekolah, kekurangan guru dan ruang belajar, kasus yang menimpa guru dan siswa, serta persoalan tenaga PPPK dan GTT.
Seperti yang disampaikan Kepala SDN Poto Pedu, Darmawati S.Pd., M.Pd, bahwa sejak sekolahnya dibangun Tahun 2021 lalu, tidak ada alokasi anggaran pemerintah untuk membenahi sekolahnya. sejumlah sarana mengandalkan bantuan swadaya dari orang tua siswa melalui Komite Sekolah.
Di antaranya membangun pagar sekolah, beruga untuk sholat dan belajar. Sebab sekolahnya kekurangan gedung. Ruang Guru berada satu ruangan sempit dengan kepala sekolah. Pihaknya mendapat bantuan buku untuk perpustakaan namun gedungnya tidak ada. “Sejak sekolah ini berdiri baru dua gedung yang terbangun. Kami sudah beberapa kali mengusulkan tapi sampai sekarang belum ada realisasi,” akunya.
Baca Juga Pemprov NTB dan MUI Bersinergi Membangun Umat
Kemudian di SMPN 1 Rhee. Menurut Kepala Sekolah, Syarifuddin S.Pd bahwa setiap musim hujan sekolahnya selalu banjir karena air kiriman dari gunung. Karena banjir ini, satu ruang kelas terancam roboh akibat pondasinya terkikis tergerus air.
Untuk mengatasi banjir ini harus dibuat selokan sepanjang 100 meter. “Ini sudah kami usulkan termasuk melalui aspirasi DPRD, tapi tak kunjung terwujud. Kami masih tetap berharap dan optimis pemerintah bisa memberikan perhatian,” ujarnya.
Kekurangan local juga dialami SMPN 1 Utan. Untuk itu ungkap Kepsek, Idham Halid S.Pd, terpaksa manfaatkan ruang KKG. Selain itu sekolah ini mengalami kekurangan guru. Masalah lainnya, adalah perlindungan terhadap guru. Di satu sisi mereka ingin memaksimalkan pendidikan karakter dengan cara yang tegas, di sisi lain dihadapkan dengan UU Perlindungan Anak.
“Aturan sekolah tidak mempan, dan tidak bisa melindungi guru dari jeratan hukum,” kata Nurlaela—salah satu guru setempat.
Belum lagi penempatan PPPK yang terkesan ngawur, sehingga banyak guru kekurangan jam mengajar dan tidak ada kesempatan untuk mendapatkan sertifikasi.
Selanjutnya Kepala SDN 2 Utan, Darmiati S.Pd mengaku sekolahnya kekurangan 2 lokal. Untuk menyiasatinya, manfaatkan ruang guru. Bukan hanya ruangan, kamar mandi yang ada hanya 4 tidak sebanding dengan jumlah 300 siswa. Sekolahnya juga kekurangan guru. Aspirasi lainnya dari tenaga PTT dan GTT yang meminta diperlakukan sama seperti tenaga honor lainnya dan dapat mengikuti seleksi PPPK.
Masri S.Ag—Kepala SMPN 1 Buer mengatakan sekolahnya terus berupaya meningkatkan pendidikan karakter. Ia seminimal mungkin untuk mencegah terjadinya kekerasan baik fisik maupun psikis terhadap anak didik.
Baca Juga Mendadak, Silaturrahmi Gubernur dengan Dr Zakir Naik Dibatalkan
Meski demikian untuk mencegah adanya proses hukum terhadap guru yang melakukan kesalahan, pihaknya telah menjalin kerjasama dengan kepolisian. Di samping itu menjalin kerjasama dengan puskesmas untuk menangani siswanya yang mengalami sakit di sekolah.
Kondisi yang sama dialami SDN Pernang. Diungkapkan Kepsek, Zulkifli S.Pd bahwa bukan hanya kekurangan guru, juga ruang belajar. Pihaknya terpaksa memanfaatkan rumah dinas guru untuk dijadikan ruang kelas meski kondisinya tidak representatif.
Sekolah juga membutuhkan mushollah untuk menguatkan pendidikan karakter anak didik. Untuk sholat, terpaksa menggunakan perpustakaan dan ruang kelas yang keadaannya tidak steril. Pagar belakang sekolah juga menggunakan seng bekas, karena sejak dihantam gempa 2018 silam belum ada anggaran untuk memperbaikinya.
Terhadap semua permasalahan itu, Dewan Pendidikan Kabupaten Sumbawa siap menfasilitasinya, baik persoalan kekurangan guru, kondisi sekolah, maupun dilema yang dialami guru dalam mendidik siswanya.
“Kami meminta para guru bisa mengendalikan diri dengan meredam emosi. Hindari hal-hal yang berpotensi terjadinya tindak pidana,” kata Jamhur Husain, Ketua Dewan Pendidikan.
Mengenai kondisi fisik sekolah maupun kekurangan guru, JH—sapaan akrabnya, akan mengkomunikasikannya dengan dinas terkait, sehingga mendapat perhatian untuk direalisasikan.
Demikian juga dengan rumah dinas yang dijadikan ruang kelas, Dewan Pendidikan telah menghubungi Bagian Aset DPKAD Sumbawa untuk pengalihan fungsi aset. “Kami akan terus mengawal dan memperjuangkan aspirasi warga sekolah dalam rangka mendukung peningkatan mutu pendidikan,” pungkasnya. (SR)
Post Views: 168
Adblock test (Why?)
Komentar
Posting Komentar