ProSumbawa SAMAWAREA PARLEMENTARIA, KERJASAMA DENGAN DPRD KABUPATEN SUMBAWA
SUMBAWA BESAR, samawarea.com (2 November 2022)–Ketua DPRD Sumbawa, Abdul Rafiq SH meminta pemerintah daerah untuk mengeluarkan surat edaran kepada OPD terkait lainnya terhadap perkembangan informasi, sehingga 2.336 tenaga Non ASN yang belum terakomodir agar dapat disesuaikan kembali sehingga lulus verifikasi.
Berdasarkan data, dari 7000-an tenaga non ASN, tercatat 5.345 orang lulus verifikasi pendataan BKN dan yang belum lulus mencapai 2.336 orang.
“Kami meminta kepada Pemerintah Daerah untuk segera menindaklanjuti melalui surat edaran kepada OPD terkait agar kesempatan bagi seluruh tenaga non ASN yang telah mengabdi cukup lama dapat masuk dalam mapping atau pendataan ini, input semuanya, Ketika belum ada regulasi baru, maka kita berpegang pada regulasi yang lama sampai ada ketentuan baru mengenai teknis pengangkatan PPPK ini, sehingga para tenaga non ASN kita dapat tenang bekerja,” kata Rafiq yang juga Ketua DPC PDIP Sumbawa ini, Selasa (1/11/2022).
Ketua Ikatan Keluarga Lombok Sumbawa (IKLS) ini melanjutkan, terhadap 3 kelompok kategori yang di luar kategori P3K, seperti tenaga kebersihan, keamanan dan sopir, perlu terus diperjuangkan. Pastikan semuanya terdata dengan administrasi yang baik. Pemda terus berkonsultasi ke pusat bagaimana mereka ada kepastian. DPRD siap mendampingi untuk melakukan konsultasi tersebut.
“Kalaupun terpaksa melalui outsourcing harus dipastikan adanya peningkatan kesejahteraan, gaji dan tambahan lainnya,” tandasnya. (SR)
Adblock test (Why?)
Komentar
Posting Komentar