Pada Pilgub NTB, semua bakal calon sedang berproses, membangun negosiasi, nilai tawar dan menunggu kesepakatan elit partai. Entah kepada pasangan mana SK diberikan, apakah akan terjadi 2 poros atau tiga poros, sangat bergantung negosiasi calon dengan elit partai untuk menemukan kesepakatan politik agar mendapatkan SK Partai.
Pada Pilkada Sumbawa, hampir dipastikan belum ada calon yang sudah memenuhi syarat untuk mendaftar ke KPU akhir Agustus, kecuali pasangan Haji Mahmud Abdullah dan Burhanuddin Jafar Salam (Mo—BJS). Keduanya sudah memenuhi syarat karena diusung Partai Golkar dan Partai Gelora yang memiliki 10 kursi hasil Pileg tahun 2024.
Sementara bakal calon yang masih menunggu SK sambil membangun komunikasi dengan elit partai politik lain agar bisa memenuhi syarat minimal 9 kursi untuk bertarung dalam pilkada Sumbawa. Untuk memenuhi syarat 9 kursi, tidak mudah bagi bakal calon, butuh logistic (pembiayaan politik) yang cukup besar agar bisa memperoleh SK partai politik. “Ini masih dinamis, keliatan partai politik masih hati-hati dalam menentukan calon yang akan mereka usung,” imbuhnya.
Baca Juga Sistem Pemilu Terbuka, Johan Rosihan: Ini Adalah Amanat Rakyat!"
Misalkan Partai Gerindra sampai saat ini belum juga mengeluarkan keputusan, kepada siapa SK akan diberikan, apakah kepada Mohammad Ansori atau kepada Agus Salim (Agus Okak), saling klaim diantara mereka untuk mendapatkan SK Partai Gerindra.
Demikian juga dengan bakal pasangan calon Hj Dewi Noviany dan Talifuddin, sampai saat ini baru PKS saja yang memastikan SK kepada pasangan tersebut. Karena kalau hanya PKS, belum bisa memenuhi syarat, sehingga masih butuh koalisi dengan partai lain.
Selanjutnya, pasangan Rafiq-Sahril. Munculnya pasangan yang cukup mengejutkan dan sama-sama dari kader PDIP Perjuangan ini baru resmi diusung oleh PDIP yang hanya memiliki 5 kursi. Belum cukup untuk mengusung pasangan yang disingkat “RASA”. Sehingga masih membutuhkan mitra koalisi, apakah dengan PAN atau partai lain. Tentu tidak mudah bagi pasangan ini mendapatkan mitra koalisi, karena formasi bakal pasangan calon sudah dikunci oleh mereka. Yaitu keduanya dari kader PDIP.
Baca Juga Masih Bocah Jadi Pengedar, Ditangkap Saat Hendak Transaksi
“Apakah calon mitra koalisi akan mudah mendukung kedua kader PDIP, karena partai memiliki beberapa pertimbangan, apalagi bukan kader mereka. Kemudian terkait dengan dinamika elektoral, dan yang terakhir terkait dengan mahar atau pembiayaan partai politik. Nah biasanya yang terakhir ini sering menjadi jalan terjal dan ujungnya bisa menjadi kebuntuan politik jika tidak mencapai titik temu atau titik kompromi di antara bakal calon dan partai politik. Memang masih harus menunggu sampai pendaftaran ke KPU akhir Agustus nanti. Sehingga dinamika politik masih sangat cair,” bebernya.
Pertanyaan lain yang muncul apakah koalisi di Pilpres yang lalu, koalisi KIM juga akan berlanjut dan paralel di Pilkada Sumbawa? Menurut Doktor Ar, wajar rasanya jika koalisi KIM akan memperpanjang jangkauannya hingga ke Pilkada Sumbawa. (SR)
Post Views: 56
Adblock test (Why?)
Komentar
Posting Komentar