Tim yang dipimpin Ketua DPKS, Jamhur Husain didampingi Sekretaris Zainuddin SE, serta dua orang anggota, Dr. Suharli dan Dr. Umar disambut Kepala SMPN 1 Lopok, Anwar S.Pd bersama guru dan jajarannya.
Kepada Tim DPKS, Anwar mengatakan pendidikan karakter di sekolah terus diintensifkan. Mulai dengan menyambut anak-anak di depan kelas, menggiatkan sholat berjamaah dan kegiatan positif lainnya. Hubungan komite dengan sekolah juga berlangsung harmonis. Dari dukungan komite inilah, mushollah diperluas sehingga kegiatan ibadah berjalan nyaman.
Namun ada beberapa persoalan yang tidak bisa ditangani pihak sekolah dan komite. Setiap musim hujan, halaman sekolah becek karena tidak ada paving block. Demikian juga belum ada pagar sekolah bagian belakang dan samping.
Untuk menangani persoalan, sekolah melakukan berbagai upaya dan membuahkan hasil. Untuk paving blok maupun pagar akan ditangani pada tahun anggaran 2024 mendatang menggunakan dana Pokir DPRD Sumbawa. “Kami sudah menemui dua anggota DPRD yang berjanji akan mengalokasikan dana Pokirnya untuk pagar dan paving blok,” kata Anwar.
Baca Juga Pemuda Muhammadiyah Sumbawa Diminta Berkonstribusi Bagi Kemajuan Daerah
Persoalan lainnya ungkap Anwar, belum tersediannya ruangan TIK di sekolah. Padahal sekolahnya sudah memiliki dua orang guru TIK. Ia berharap melalui DPKS, permasalahan ini mendapat perhatian pemerintah.
Dari pertemuan ini juga sejumlah guru menyampaikan keluhannya mulai dari politisasi guru hingga berujung mutasi, dan kekhawatiran atas UU Perlindungan Anak yang membuat para guru terjerat hukum.
SMPN 1 Lopok
Setelah dari SMPN 1 Lopok, Tim DPKS beranjak ke SDN 2 Langam. Di sekolah ini Tim disambut Korwil Kecamatan Lopok, Siti Nurainun S.Pd yang didampingi Kepala Sekolah, Sukardi S.Pd dan sejumlah guru. Ada beberapa permasalahan yang disampaikan. Di antaranya mengenai Kurikulum Merdeka Belajar yang sampai saat ini belum dipahami oleh semua guru.
Pihak sekolah juga meminta DPKS untuk mengkomunikasikan dengan Dinas Dikbud terhadap adanya rencana pembangunan TK Negeri di sebagian lahan sekolah. Mereka meminta agar rencana yang digulirkan sejak tiga tahun lalu dan telah dilakukan survey lokasi, untuk dibatalkan.
Alasannya, jumlah siswa SDN 2 Langam terus bertambah, hingga kini mencapai sekitar 300-an orang. Selain itu lokasi rencana pembangunan TK Negeri, adalah tempat kegiatan olahraga para siswa SDN 2 Langam. Ketika TK itu dibangun, maka area sekolah menyempit dan tidak ada lagi tempat anak-anak berolahraga.
Baca Juga Terbanyak Lolos PKM, UTS Rangking 1 Wilayah LLDIKTI VIII
Terhadap persoalan di dua sekolah tersebut, Ketua DPKS Sumbawa, Jamhur Husain siap menfasilitasinya, termasuk mengingatkan kembali anggota DPRD yang menjanjikan akan mengalokasikan dana Pokirnya untuk paving blok dan pagar di SMPN 1 Lopok. Terkait adanya mutasi bernuansa politik, DPKS meminta guru untuk tidak berpolitik. “Kalau mau tidak dimutasi, jangan terlibat politik,” kata JH—sapaan Ketua DPKS.
Untuk kasus kekerasan anak didik, Zainuddin—Sekretaris DPKS meminta agar pendidikan karakter terus dimasifkan. Pendidikan karakter ini bukan hanya terhadap anak didik, tapi juga guru dengan cara memberikan keteladanan. “Perlihatkan sikap dan tingkah laku baik, yang bisa dicontoh anak didik,” katanya.
Kemudian mengenai Kurikulul Merdeka, Anggota DPKS, Dr. Suharli menyarankan agar digelar workshop, diklat ataupun seminar secara mandiri menghadirkan narasumber berkompeten, sebagaimana yang sudah dilakukan sejumlah sekolah melalui gugus tugasnya di wilayah barat Sumbawa.
Dengan adanya kegiatan ini akan memberikan pemahaman dan menambah wawasan guru terhadap kurikulum tersebut. “DPKS siap memberikan dukungan,” ujar Doktor Suharli yang juga salah satu narasumber untuk Kurikulum Merdeka Belajar ini. (SR)
Post Views: 143
Adblock test (Why?)
Komentar
Posting Komentar