ProSumbawa SUMBAWA BESAR, samawarea.com (20 Maret 2023)–Bupati Sumbawa Barat, Dr. Ir. H.W. Musyafirin MM menerima penghargaan BKN Award 2023 dalam agenda Rakornas Keuangan Daerah 2023, Kamis (16/3/2023). Hadir dalam kesempatan itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Kepala LKPP, dan Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah Kementerian Keuangan RI.
Tema kegiatan Rakornas yaitu percepatan realisasi APBD, penanganan inflasi, stunting, kemiskinan ekstrim, serta persiapan pilkada serentak. Dalam kegiatan itu diberikan penghargaan kepada Kepala Daerah (Gubernur, Bupati/Walikota) dengan kategori realisasi APBD tertinggi, realisasi pendapatan tertinggi dan peningkatan PAD tertinggi.
Tercatat 5 propinsi, 5 Kabupaten dan 5 kota propinsi serta kabupaten/kota yang mendapat penghargaan, untuk kategori peningkatan PAD tertinggi. Sedangkan realisasi pendapatan tertinggi juga 5 propinsi, 5 kabupaten dan 5 kota. Sedangkan realisasi peningkatan asli daerah ada 5 propinsi, 5 kabupaten dan 5 kota.
Bupati Sumbawa Barat mengatakan, berbagai upaya telah dilaksanakan dalam rangka melakukan percepatan realisasi APBD. Ia menyampaikan terima kasih atas kerjasama yang cukup baik dengan pemerintah propinsi dan kabupaten/kota.
Kemendagri terus melakukan upaya mendorong realisasi percepatan APBD dengan membentuk tim monitoring dan evaluasi Kementerian Lembaga, melakukan monitoring, pendampingan dan asistensi serta turun langsung ke derah.
Selain itu melakukan rapat koordinasi tingkat nasional, propinsi, dan kabupaten/kota, serta webinar series setiap minggu. Berikutnya peningkatan SDM, menerbitkan kebijakan dalam rangka mendorong realisasi percepatan APBD.
Baca Juga Wagub Tekankan Pemanfaatan Teknologi dalam Penyampaian Informasi
Dalam kesempatan itu Agus Nursanto selaku perwakilan BRI, menyampaikan bahwa BRI selalu mendukung penuh program pemerintah yang berkaitan langsung dengan keuangan. Salah satunya Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang merupakan bentuk digitalisasi pengelolaan keuangan daerah.
Sejak awal dikeluarkan SIPD, BRI turut berperan aktif dalam menyukseskan 27 Pemda untuk segera terkoneksi dengan system di Kemendagri. Tim IT BRI siap berkolaborasi secara maksimal dengan Pusdatin Kemendagri.
Sementara Wakil Menteri Dalam Negeri, Jhon Wempi Wetipo menyatakan akan terus mendorong peningkatan keuangan daerah dalam mengatasi inflasi, penyelesaian stunting dan kemiskinan ekstrim maupun upaya percepatan realisasi APBD sejak awal tahun sehingga berpengaruh dalam meningkatkan belanja rumah tangga dan ekonomi masyarakat.
Hal lain yang dilakukan yaitu terus mendorong belanja pihak swasta sehingga perekonomian daerah akan berkembang. Wamendagri juga menyampaikan realisasi APBN tahun 2022 sebesar 115,90 % atau 2.626 triliun.
Realisasi pendapatan dari 2021 sebesar 96,16 % atau sebesar 1.123 T. Realisasi pendapatan rata rata kabupaten sebesar 97,38 % atau 94,86 629 Triliun. Sejalan dengan kabupaten, realisasi pendapatan kota 96,27 % atau 150 Triliun.
Untuk mengoptimalkan target capaian APBD, langkah-langkah yang harus dilakukan di antaranya melakukan pengadaan dini yang coba dilakukan pada Bulan Agustus tahun sebelumnya, pelaksanaan kegiatan agar dilakukan setelah Nota Kesepakatan KUA PPS ditandatangani kepala dan DPRD.
Baca Juga Provinsi NTB Raih Penghargaan MURI
“Dapat juga melalui percepatan belanja melalui E-Katalog dan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah,” tambah Wamendagri.
Dalam kesempatan itu, terdapat kategori kota yang menerima penghargaan yaitu kategori realisasi Pendapatan Daerah tertinggi kategori Kota tahun 2022. Yaitu peringkat 5 Kota Denpasar, peringkat 4 Kota Mojokerto, Peringkat 3 Kota Bontang, Peringkat 2 Kota Banjarbaru, dan Peringkat 1 Kota Samarinda. Untuk kategori realisasi belanja daerah tertinggi peringkat 5 Kota Metro, peringkat 4 Kota Tasikmalaya, peringkat 3 Kota Suka Bumi, peringkat 2 Kota Baubegu, dan peringkat 1 Kota Pekanbaru. Untuk kategori PAD tertinggi, peringkat 5 Kota Cirebon, peringkat 4 Kota Tegal, peringkat 3 KOTA PEKANBARU, peringkat 2 Kota Kendari dan peringkat 1 Kota Palangkaraya.
Realisasi pendapatan daerah tertinggi untuk Kabupaten yaitu, Peringkat 5 kabupaten Tabalong, peringkat 4 Kabupaten Tanah Laut, Peringkat ke 3 Kabupaten Kutai Kertanegara, peringkat ke 2 Kabupaten Sumbawa Barat, dan peringkat ke 1 Kabupaten Bojonegoro.
Sementara untuk realisasi belanja daerah tertinggi, peringkat ke 5 Kabupaten Luwuk Timur, peringkat ke 4 Kabupaten Gayo Luwes, peringkat ke 3 Kabupaten Duga, Peringkat ke 2 Kabupaten Yahukimo, dan Peringkat 1 Kabupaten Aceh Tamiang.
Kemudian untuk realisasi PAD tertinggi, peringkat ke 5 Kabupaten Kinagasa, Peringkat ke 4 Kabupaten Bapi, Peringkat 3 Kabupaten Puncak Jaya, peringkat ke 2 Kabupaten Intan Jaya dan Peringkat ke 1 Kabupaten Worobeng. (SR)
Adblock test (Why?)
Komentar
Posting Komentar