ProSumbawa SUMBAWA BESAR, samawarea.com (17 September 2021)
Fraksi Hanura Bersatu DPRD Sumbawa memahami turunnya target pendapatan sebesar 0,15 persen, sebagai akibat dari dampak bencana Covid-19. Namun Fraksi Hanura saat memberikan Pandangan Fraksi pada Sidang Paripurna Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, melalui juru bicaranya Muhammad Saad, S.AP, menilai tidaklah elok jika pemerintah daerah selalu bersembunyi di balik alasan covid 19.
Selain itu, dari sektor pendapatan asli daerah komponen pajak daerah, yang juga terjadi penurunan sebesar 1,57 persen, fraksi ini berpendapat hal ini menunjukkan masih kurang seriusnya pemerintah daerah dalam upaya menyerap pendapatan dari komponen pajak daerah. Untuk itu, Fraksi Hanura Bersatu meminta pemerintah daerah untuk benar-benar memikirkan formula terbaik untuk mampu lebih maksimal menyerap komponen tersebut.
Kemudian sektor belanja daerah. Dalam Rancangan Perubahan APBD 2021, belanja daerah meningkat sebesar 3,17 persen, berbanding terbalik dengan turunnya belanja bantuan sosial dan belanja hibah.
Semestinya menurut Fraksi Hanura, dua sektor belanja tersebut tidak boleh turun karena menyangkut hajat hidup orang. Fraksi Hanura Bersatu juga meminta pemerintah daerah untuk selektif dan melakukan pengawasan ketat terkait pemanfaatan belanja-belanja tersebut.
Di akhir pandangannya, Fraksi Hanura Bersatu memberikan beberapa catatan penting. Pertama, meminta pemerintah daerah untuk mereinventarisasi semua potensi daerah di Kabupaten Sumbawa yang memiliki peluang menjadi pendapatan daerah. Salah satunya meningkatkan peran BUMD-BUMD yang ada guna mengembangkan sektor ekonomi masyarakat. Baca Juga Resmi Diluncurkan, Gubernur Apresiasi Lomba Kampanye Sehat
Kedua, meminta pemerintah daerah agar BUMD-BUMD yang ada seperti Bank NTB Syariah dan PT. Bank Perkreditan Rakyat, harus dapat memberikan sumbangsih secara langsung untuk menyokong kehidupan masyarakat di Kabupaten Sumbawa terutama yang terdampak covid 19. Fraksi Hanura Bersatu juga mengingatkan pemerintah daerah untuk mengevaluasi kinerja BUMD-BUMD dimaksud terkait dana penyertaan modal yang telah diberikan oleh pemerintah daerah.
Ketiga, dalam bidang kesehatan, Fraksi Hanura Bersatu mengingatkan pemerintah daerah untuk tetap menerapkan program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sebagai upaya menyadarkan masyarakat akan bahayanya penyebaran penyakit menular termasuk penyebaran virus covid 19 yang terjadi hingga saat ini. Sehingga upaya pemutusan mata rantai penularan covid 19 dapat dilaksanakan dengan sesegera mungkin.
Keempat, terkait UPTD Loka Latihan Kerja (LLK Sumbawa) di bawah naungan Disnakertrans, Fraksi Hanura Bersatu meminta pemerintah daerah untuk memberikan perhatian serius terhadap sarana dan prasarana yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan jaman. Sarana dan prasarana ini penting agar tenaga kerja yang dihasilkan dari LLK mampu bersaing dengan daerah lainnya.
Kelima, meminta penjelasan dari pemerintah daerah terkait pegawai kontrak Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dari Dinas Kesehatan, yang hingga triwulan ketiga Tahun Anggaran 2021 ini belum menerima honorarium. Sehingga banyak pegawai kontrak BOK terpaksa mengundurkan diri.
Keenam, Fraksi Hanura Bersatu meminta pemerintah daerah memberikan perhatian terkait sarana dan prasana penunjang Kinerja Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa berupa kelengkapan fasilitas fraksi termasuk jaringan komunikasi (internet), mengingat selama ini fraksi dewan belum mendapatkan sarana dan prasarana yang lengkap. Baca Juga Siswa SDN 1 Alas Lulus Seleksi Tahap I Olimpiade Matematika Dunia
Untuk diketahui Fraksi Hanura Bersatu terdiri dari Muhammad Yamin, SE., M.Si selaku ketua, Muhammad Saad, S.AP (Wakil Ketua), Cecep Lisbano, SIP., M.Si (Sekretaris) dan Irwandi (Anggota). Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD, Drs. Mochammad Ansori bersama Nanang Nasiruddin S.AP dan dihadiri Bupati Sumbawa diwakili Sekda Drs. H. Hasan Basri MM. (SR)
Adblock test (Why?)
Komentar
Posting Komentar