Fraksi PPP Desak Pemda Awasi Pembangunan Puskesmas Alas dan Tarano

ProSumbawa SUMBAWA BESAR, samawarea.com (18 September 2021) Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) DPRD Kabupaten Sumbawa lebih dominan menyoroti kebutuhan dasar masyarakat di bidang kesehatan. Dalam pandangan fraksinya yang disampaikan melalui Jubirnya, Junaidi pada Rapat Paripurna Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, Kamis (16/9), meminta perhatian pemerintah daerah terhadap kondisi Pustu Desa Mapin Kebak Kecamatan Alas Barat. FPPP meminta Pustu itu direhab dan difungsikan kembali untuk sarana pelayanan kesehatan masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan rehab rumah dinas dokter di Puskesmas Tarano dan Puskesmas Empang. FPPP juga meminta pemerintah daerah melalui instansi teknis dapat melakukan pengawasan berkala terhadap pembangunan UPT Puskesmas Alas dan Tarano. Pihaknya menginginkan agar proses pembangunannya sesuai standar RAB, sehingga fasilitas kesehatan tersebut benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. “Karena kami melihat beberapa puskesmas yang dibangun dengan anggaran besar sebelumnya, usia teknis bangunan belum setahun sudah ada yang rusak di beberapa bagian, seperti di Puskesmas Moyo Hilir, Ropang, Lunyuk dan lainnya. Puskesmas ini Kelihatan megah dari luar tapi justru di bagian dalam terlihat kurang bagus. Fraksi PPP juga mendorong pemerintah untuk melanjutkan pembangunan RSUD Sering. Pemerintah daerah semestinya terus membangun sinergitas dan menjalin komunikasi intens dengan Pemerintah Provinsi dan pemerintah pusat agar anggaran yang sebelumnya dijanjikan dapat terealisasi untuk kelanjutan pembangunan RSUD Sering.  “Jangan kita mengandalkan APBD karena masih banyak juga sarana prasarana insfrastruktur lain yang menjadi prioritas,” pintanya. Baca Juga  Gubernur Dorong Warga NTB Terus Berkarya Di bagian lain, F-PPP meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat bersinergi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Dan pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan reward bagi OPD yang berhasil mencapai target bahkan melampaui target yang ditetapkan. Fraksi PPP juga meminta pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk kelangsungan pertemuan tatap muka (PTM) pelajar benar-benar memperhatikan sesuai zona. Karena Sumbawa masih masuk kategori PPKM Level 3. “Kendati demikian kami sangat berharap pandemi covid-19 ini hilang, sehingga kehidupan bisa berjalan dengan sangat normal,” imbuhnya. Di akhir pandangannya, F-PPP sama seperti fraksi lainnya meminta pemerintah daerah untuk meningkatkan sarana prasarana UPTD LLK Sumbawa dengan mengupgrade peralatan sesuai kebutuhan dunia kerja yang berbasis industri saat ini. Contoh peralatan kejuruan las, otomotif mobil bensin dari konvensional ke standar mobil VVTI, kejuruan listrik industri agar tenaga kerja Sumbawa siap bersaing dengan daerah lainnya. Selain itu meminta perhatian pemerintah daerah untuk melakukan rehab berat bangunan workshop dan kantor UPTD tersebut karena bangunannya sudah tidak representative. (SR) Adblock test (Why?)