ProSumbawa SUMBAWA BESAR, samawarea.com (18 September 2021)
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPRD Kabupaten Sumbawa meminta penjelasan detail terkait dengan turunnya pendapatan daerah dari target yang ditetapkan pada APBD Tahun Anggaran 2021. Target sebesar Rp. 1.673.869.541.623 berkurang Rp. 2.439.406.351,07 atau turun 0,15% menjadi sebesar Rp 1.668.351.880.071,93.
Penjelasan ini terutama pada PAD sektor pajak daerah berupa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dianggarkan sebesar Rp. 38,4 Miliar berkurang sebesar Rp 602 juta atau turun 1,57% menjadi Rp. 37,8 Miliar. Fraksi PKB juga menyoroti belanja bantuan sosial yang dianggarkan Rp. 9.572.018.600 berkurang Rp 406.779.000 atau turun sebesar 4,25% menjadi Rp 9.165.239.600.
Selain dua hal itu, ada beberapa permintaan Fraksi PKB melalui Jubirnya, Ridwan SP pada Rapat Paripurna Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, Kamis (16/9).
Pertama, FPKB meminta pemerintah mengoptimalkan langkah konkrit terkait penyusunan anggaran yang berbasis kinerja dengan melakukan penguatan pelaksanaan money follows program dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan.
Termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut yang tetap melakukan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial, serta mengacu kepada indikator kinerja, standar biaya dan evaluasi kinerja.
Kedua, meminta agar dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean governance) sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku, pemerintah daerah hendaknya mampu membuktikan kinerja secara nyata dan transparan. Baca Juga 270 Ribu KK di NTB Mulai Menerima BST dari Kemensos
Ketiga, meminta kepada pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam mengusulkan program dan kegiatan pada R-PAPBD 2021 senantiasa sinkronisasi dan harmonisasi dari sumber anggaran yang berbeda, sehingga terhindar dari duplikasi atau tumpang tindihnya suatu kegiatan yang didanai dari berbagai sumber.
Keempat, meminta kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa serius dalam pembenahan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data potensi dari program Pendataan pembangunan berkelanjutan (SDGS) yang nantinya dapat menjadi acuan dalam memberikan solusi efektif bagi kesejahteraan masyarakat.
Kelima, meminta pemerintah Kabupaten Sumbawa memperhatikan sarana dan prasana peningkatan skill dan kompetensi milik daerah seperti di Loka Latihan Kerja. Kemudian keenam, mengingatkan kembali tentang lahan pengganti Balai Benih Sering yang sampai saat ini belum terealisasi.
Ketujuh, meminta kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa memperhatikan kesejahteraan tenaga kesehatan kontrak Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang sampai dengan saat belum menerima honor. (SR)
Adblock test (Why?)
Komentar
Posting Komentar