ProSumbawa SUMBAWA BESAR, samawarea.com (17 September 2021)
Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Sumbawa berpesan kepada Pemerintah Daerah Sumbawa, bahwa pengelolaan keuangan daerah yang baik harus taat asas dan filosofi kebijakan politik anggaran yang berpihak pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Harus menjadi tatanan dari setiap upaya untuk
melakukan perubahan dan pembenahan yang lebih baik dan optimal, termasuk dalam perbaikan dan pembenahan manajemen pengelolaan keuangan daerah. “Pengelolaan keuangan daerah harus memiliki hasil guna, dalam artian pengelolaan keuangan daerah harus memungkinkan setiap program direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai hasil yang optimal dengan biaya yang efektif dan efisien,” kata Jubir Fraksi, Muhammad Yasin S.AP saat menyampaikan Pandangan Fraksinya pada Sidang Paripurna Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, Kamis (16/9).
Dalam kesempatan itu Fraksi Partai Demokrat menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah, dengan adanya peningkatan pendapatan asli daerah. Namun hal itu dapat ditingkatkan kembali dengan memaksimalkan atau menertibkan semua sektor sumber PAD. Di antaranya penarikan restribusi pasar, dengan cara mengevaluasi seluruh pasar yang ada di kecamatan. Sebab banyak restribusi pasar yang ditarik oleh pemerintah desa setempat.
Kalaupun itu dibenarkan haruslah jelas MoU antara pemerintah desa dengan pemerintah kabupaten, sehingga target pendapatan daerah lebih ditingkatkan guna memenuhi kebutuhan tambahan belanja, terutama untuk dampak perbaikan ekonomi bagi masyarakat.
Terkait dengan Perubahan APBD 2021, Fraksi Demokrat memberikan 10 catatan penting untuk menjadi perhatian Pemda Sumbawa. Pertama, dalam prioritas pembangunan daerah (belanja mandatori), Fraksi Partai Demokrat berpendapat belum sepenuhnya tercapai dan belum memiliki dampak sangat signifikan bagi pembangunan daerah khususnya kepentingan publik di Kabupaten Sumbawa. Baca Juga Dialog dengan Menristek Dikti, Bang Zul ungkap Alasan Inisiasi Pembangunan STp
Kedua, berharap kepada pemerintah daerah melalui dinas terkait, perlunya peningkatan sarana dan prasarana UPTD LLK Disnakertrans Sumbawa dengan meng-upgrade peralatan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja yang berbasis insdustri saat ini. Contohnya peralatan kejuruan las, kejuruan otomotif mobil bensin dari konvensional ke standar mobil VVTI, dan kejuruan listrik industry.
Tujuannya, agar tenaga kerja Sumbawa siap bersaing dengan daerah lainnya. Demikian dengan bangunan workshop dan kantor UPTD nya sangat untuk direhab. Karena sejak pembangunannya Tahun 1986 belum pernah tersentuh sehingga dapat menjadi pusat pelatihan yang nyaman dan representatif.
Ketiga, berharap kepada pemerintah daerah untuk memperhatikan dengan serius target Pendapatan Asli daerah, dalam upaya penertiban Pasar Seketeng. Ini harus menjadi perhatian dan skala prioritas, sebelum masuknya musim penghujan. Sehingga lantai dasar Pasar Seketeng tidak lagi mengalami kebanjiran dan terjadi genangan air.
Keempat, berharap perlunya dilakukan pemutahiran menyangkut sumber PAD sektor pajak. Sektor pajak salah satu sektor pendapatan yang mengalami penurunan mencapai Rp 602 juta dan tidak mencapai target, pemutahiran data pajak bumi dan bangunan, karena banyaknya lahan sawah/pertanian yang sudah beralih fungsi menjadi pemukiman, demikian juga bangunannya.
Kelima, berharap kepada pemerintah daerah dan pihak terkait, bahwa akhir akhir ini mulai tampak indikasi kelangkaan gas elpiji 3 Kg. Segera melakukan monitoring dan pengawasan agar tidak sampai terjadi permainan untuk menaikkan harga melebihi harga standar pemerintah. Baca Juga Wahai Para Aktivis, Janganlah Merasa Pintar Sendiri
Keenam, terkait dengan pegawai kontrak Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Fraksi Partai Demokrat meminta penjelasan kepada pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan. Menurut surat kontraknya, bahwa penerimaan honorarium pegawai kontrak BOK diterima setiap bulannya, namun sampai triwulan ketiga pada tahun 2021 belum ada pembayaran honor, sehingga banyak dari pegawai kontrak yang mengundurkan diri.
Ketujuh, berharap untuk lebih memperhatikan pengamanan dan penertiban wilayah bagian timur Sumbawa yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Dompu, terkait dengan banyaknya lahan yang digarap oleh masyarakat dari luar Sumbawa.
Kedelapan, terkait dengan infrastruktur jalan, Demokrat berharap untuk segera dilaksanakan pelebaran jalan kabupaten di wilayah Kecamatan Empang dan Tarano (Jalan Empang menuju Desa Ongko, Simpang Jalan Negara Bonto Tarano menuju Desa Ongko). Sehingga dapat dilaksanakan pada tahun anggaran 2022 mendatang.
Kesembilan, Fraksi Partai Demokrat berharap kepada pemerintah daerah, perlu adanya pengembangan dan atau relokasi Puskesmas Plampang sebagaimana puskesmas lainnya, mengingat puskesmas yang ada saat ini kondisinya sudah tidak memadai lagi untuk melayani fasilitas kesehatan.
Kesepuluh, Fraksi Demokrat berharap, untuk mendukung peningkatan kinerja dalam menjalankan tugas di DPRD, untuk diperhatikan peralatan penunjang kinerja dengan pemasangan jaringan internet di lantai 3 lorong ruangan fraksi, jaringan komputer dan peralatan penunjang lainnya.
Untuk diketahui, Fraksi Demokrat terdiri dari Syamsul Fikri AR, S.Ag., M.Si (Penasehat) Basaruddin, S.AP (Ketua), M Yasin Musamma SAP (Wakil Ketua), Budi Kurniawan ST (Sekretaris), dan Sri Wahyuni SAP (Bendahara). (SR)
Adblock test (Why?)
Komentar
Posting Komentar