ProSumbawa MATARAM, samawarea.com (1 Juli 2021)
Wakil Gubernur (Wagub) NTB Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd meminta Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemdes Dukcapil Provinsi NTB agar menggesa pemuktahiran Pemadanan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan (JK), agar program ini lebih tepat sasarn.
“Tugas kita adalah memastikan data itu benar-benar valid dan berkualitas agar mereka yang menerima bantuan iuran jaminan kesehatan ini benar-benar berhak,” tegas Ummi Rohmi sapaan Wagub pada rakor validasi data DTKS dan BPJS, Kamis (1/7/2021) di Pendopo.
Pastikan dalam progress basis data terpadu per Desil 1-Desil 5 di uraikan, sejauh mana perkembangannya, sehingga lebih jelas sampai dimana data tersebut diverifikasi dan divalidasi.
“Untuk kemudian, data akhirnya kita hubungkan dengan BPJS, pastikan itu dengan baik dan benar, sehingga dapat disandingkan data BPJS yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan data penerima BPJS yang dibayar oleh APBD I maupun II,” jelasnya didampingi Asisten I Setda Provinsi NTB.
Selanjutnya dibuatkan aturan dan regulasi pengelompokan Desil 1-5. Agar tidak ada lagi masyarakat miskin yang tidak menerima BPJS.
“Bila ada masyarakat yang belum tercover, provinsi dan kabupaten/kota sediakan anggarannya,itu yang harus dilakukan,” tandasnya di depan Kadis Kesehatan yang ikut rakor tersebut.
Begitupun, dari hasil validasi dan verifikasi tersebut, bila hasil temuan lapangan ternyata sudah meninggal atau tidak memenuhi syarat, maka kedepan dapat diganti dengan masyarakat yang memenuhi syarat. Baca Juga Terpilih Sebagai Duta Genre NTB, Salsa dan Fikri ke Ajang Nasional
Diakhir pengarahannya, Wagub meminta agar Bulan Juli 2021 ini, seluruh data sudah terverifikasi dan tervalidasi semua.
Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB H. Ahsanul Khalik, S. Sos, MH., mengakui bahwa pihaknya sedang terus melakukan pemadanan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan (JK).
“Supaya masyarakat kiata yang betul-betul seharusnya menerima PBI JK terbayarkan oleh pemerintah, baik pusat, APBD I dan APBD II, betul-betul masuk semua,” kata Kadisos.
Begitupun penerima bantuan lain, nantinya lebih tepat sasaran dan betul-betul diberikan kepada warga yang berhak.
Sementara itu, Kepala DPMPD Dukcapil Provinsi NTB Dr. H. Ashari SH,MH mengatakan akan terus berkoordinasi dengan kabupaten/kota terkait persoalan kevalidan data KTP atau data lain.
“Kami terus bersinergi bersama Dinas Sosial Provinsi dan DPMPD Dukcapil kabupaten/kota,” katanya. (SR)
Adblock test (Why?)
Komentar
Posting Komentar