ProSumbawa SUMBAWA BESAR, samawarea.com (12/4/2021)
Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK)–sebuah program kemitraan antara Pemerintah Australia dengan Pemerintah Indonesia, bekerjasama dengan Dukcapil Kabupaten Sumbawa dan Bima, mengadakan Lokakarya Simulasi Coasting LABKD di dua daerah tersebut, Rabu dan Kamis (7-8 April 2021).
Kegiatan yang dilaksanakan selama 2 hari secara daring ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas penyelenggaraan pelayanan Adminduk di Kabupaten Sumbawa dan Bima.
Kepala Dinas PMD dan Dukcapil Provinsi NTB yang diwakili Kabid Adminduk, Panca Kusuma SE, MM saat membuka kegiatan menyampaikan terima kasih kepada KOMPAK yang selama ini telah mendukung kegiatan terkait penertiban Adminduk.
“Dukcapil adalah satu bagian yang menjadi kewenangan pemerintah yang diberikan kepada masyarakat terkait dokumen kependudukan mengingat keberadaan negara tidak terlepas dari penduduk, maka kewajiban negara untuk memberikan identitas bagi penduduk,” jelasnya.
Untuk mendukung itu, Dukcapil sekarang juga memiliki layanan yang membahagiakan, karena saat ini Dukcapil sudah tidak dalam tataran pelayanan secara langsung, karena pelayanan bisa dilakukan melalui aplikasi WA, sehingga bisa memberikan pelayanan yang membahagiakan kepada masyarakat. “100% penduduk kita telah memiliki dokumen kependudukan, akan tetapi yang perlu kita perbaiki adalah perbaikan pelayanan kualitas yang pengurusan tadinya dua hari, biasa kita tingkatkan kualitasnya menjadi satu hari, karena ini bisa menjadi pelayanan yang membahagiakan, ini yang diinginkan oleh masyarakat,” katanya.
Seperti yang disampaikan KOMPAK, pelayanan lebih dekat ke desa bisa melalui LABKD, sehingga desa bisa menganggarkan melalui APBDes terkait pembiayaan administrasi kependudukan, karena di aturan tentang pelaksanaan anggaran desa bisa diberikan untuk dokumen kependudukan, untuk besaran nilainya ditentukan melalui musyawarah desa. Baca Juga Tingkatkan Kapasitas Organisasi, PMI Sumbawa Gelar Raker dan Diklat
Di akhir sambutannya Ia berharap dalam diskusi nanti, Dukcapil kabupsten dapat menjadi pembina desa yang menganggarkan kegiatan Dukcapil. Dukcapil bisa turun ke desa untuk menyampailkan program-program yang ada di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten, sehingga dapat berlanjut apa yang diinginkan oleh Capil dan pemerintah. “Karena keinginan kita bersama bisa menjangkau dan memberikan pelayanan kepada masyarakat terjauh semakin cepat dan membahagiakan,” imbuhnya.
Sebelum itu, KOMPAK melalui Anja Kusuma dalam pengantarnya mengatakan, pelaksanaan lokakarya simulasi metode pembiayaan LABKD Kabupaten Sumbawa adalah bagaimana inovasi yang sudah dibangun selama ini (Adminduk Berbasis Kewenangan Desa) yang telah diujicoba di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Bima, bisa berjalan. Demikian dengan inovasi terbaru terkait pelayanan Adminduk bisa terus berlanjut dan ada di Kabupaten Sumbawa dan Bima. Ini penting agar bantuan yang disalurkan oleh pemerintah tepat sasaran. “Pemerintah perlu melihat siapa “orang miskin” yang sebenarnya, terkait kriteria. Karena Bappenas mengindikasikan data yang ada saat ini masih ada kesalahan, maka kita perlu memperbaiki data. Jika data diperbaiki biaya yang dikeluarkan lebih kecil,” ujarnya.
Di Kabupaten Sumbawa telah dilaksanakan perbaikan data. Dengan data yang bagus berdasarkan dokumen Adminduk, bantuan yang diberikan kepada masyarakat bisa lebih tepat sasaran dan juga tidak ada data ganda untuk penerima bantuan.
Sementara Susan–Koordinator Program Kependudukan mengatakan tujuan layanan adminduk berbasis kewenangan desa, untuk menjawab tiga permasalahan dalam penyedia layanan, yaitu SDM (operator yang terbatas), penyedia layanan masih kurang dan pemahaman masyarakat tentang syarat pelayanan adminduk, dari biaya dan waktu dan jarak, segi anggaran yang masih kurang. Di samping sarana dan prasarana untuk layanan langsung, program layanan keliling yang masih kurang tidak dapat memenuhi target. Baca Juga Dorong Anak Gunakan Masker, TP-PKK NTB Gelar Masker Challenge
Karenanya, untuk mengatasinya, muncul pendekatan strategi layanan adminduk berbasis kewenangan desa. Ada 5 hal penting yang menjadi prasyarat LABKD berjalan lancar, yaitu regulasi, sebagaimana diketahui Sumbawa sedang menyusun teknis pedoman penyusunan LABKD yang dapat menjadi dasar hukum, yang dimulai dari perencanaan, desain strategi, hingga dukungan anggaran dan monitoring serta evaluasinya.
Di Bima untuk perdanya telah direvisi bagi penyelenggaraan Adminduk telah diselesaikan. Kedua, entitas, di Kabupaten Sumbawa dan Bima telah memiliki petugas pencatatan kependudukan di Desa (PPKD) yang ada di Kasi Pemerintahan. Di beberapa Desa ada yang yang telah memiliki PPKD dan Pokja Adminduk. Ketiga, Dukungan Pembiayaan, nomenklatur yang perlu didukung dari sisi APBD yang telah disesuaikan dengan Permen 90 dan APBDes. Keempat, sistem prosedur, SOP untuk LABKD, alur untuk pelayanan, alur untuk pelayanan di masa pandemic. “Di Bima telah ada Perbup Kabuanjore, di Kabupaten Sumbawa telah memiliki Perbup percepatan melalui 4 jalur (pendidikan, Kesehatan, masyarakat dan SLRT),” tandasnya.
Diharapkan para peserta bisa melakukan sharing pengalaman simulasi LABKD. Kegiatan Lokakarya ini dihadiri oleh Kabid Adminduk Dinas PMD dan Duklcapil Provinsi NTB, Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Sumbawa dan Bima, Perwakilan Bappeda kabupaten Sumbawa, serta diikuti oleh perwakilan camat dan Desa Kabupaten Sumbawa dan Bima. (SR/**)
Let's block ads! (Why?)
Komentar
Posting Komentar