ProSumbawa SUMBAWA BESAR, samawarea.com (31/3/2021)
Nilai token atau pulsa listrik yang dibeli masyarakat selaku pelanggan PLN yang diinput dalam kWh Meter (meter prabayar), masih memunculkan tanda tanya. Sebab nilai yang diinput dalam meter prabayar, tidak sesuai atau berkurang dari harga pembelian token.
Misalnya pembelian token seharga Rp 100 ribu, tapi yang terisi tidak sebesar Rp 100 ribu, melainkan nilainya berkurang. Demikian dengan 20 ribu, 50 ribu dan seterusnya.
Manager PLN Sumbawa, Irwanto Wahyu Kusumo yang diwawancara belum lama ini mengakui jika harga token tidak sama dengan nilai yang diinput dalam meter prabayar (MPB). Sebab nilai token itu tidak dilihat dari rupiahnya melainkan dari harga per kWh. Atau dengan kata lain yang didapat itu kWh bukan rupiah.
“Misalnya harga per kWh Rp 1.500 maka token yang dibeli seharga Rp 100 ribu nilainya yang diinput di MPB sebesar 66,6 kWh,” jelasnya.
Dengan membeli token listrik lanjutnya, pelanggan sudah menanggung biaya-biaya, seperti PPJ (Pajak Penerangan Jalan), PPn dan biaya admin. Token atau listrik prabayar ini ungkapnya merupakan solusi isi ulang dari PLN. System prabayar ini lebih unggul dari pascabayar. Pelanggan bisa mengendalikan penggunaan listrik sendiri sesuai kebutuhan dan kemampuannya.
“Pelanggan juga bisa memantau pemakaian listrik sehari-hari dan setiap saat. Intinya lebih mudah, lebih bebas dan lebih nyaman,” imbuhnya. Baca Juga Pemprov Komit Turunkan Angka Kemiskinan Melalui Data Valid
Berbeda dengan layanan listrik pascabayar. Irwanto menjelaskan, pada system pascabayar pelanggan membayar tagihan listrik berdasarkan nilai hasil pencatatan meter oleh petugas. Ketika telat atau tidak membayar, konsekwensinya, PLN memutus aliran listrik.
“Mekanisme ini tidak berlaku pada sistem pra bayar. Jika energi listrik yang tersimpan di MPB sudah hampir habis pada system pra bayar ini, maka MPB akan memberikan sinyal awal sebagai pemberitahuan kepada pelanggan agar segera dilakukan pengisian ulang. Pelanggan juga dapat mengoptimalkan konsumsi listrik dengan mengatur sendiri jadwal dan jumlah pembelian listrik. Pastinya tidak ada tindakan pemutusan jaringan listrik sebagaimana yang dilakukan petugas PLN terhadap pelanggan pascabayar yang telat bayar,” tandasnya.
Karenanya para pelanggan diharapkan dapat beralih dari system pascabayar ke system prabayar. Dan pihaknya menargetkan semua pelanggan PLN di Sumbawa menggunakan system prabayar. (SR)
Let's block ads! (Why?)
Komentar
Posting Komentar